Oleh: Hasan Achari Harahap
Membicarakan pendidikan di Indonesia hari ini, kita sering terjebak pada angka seperti jumlah sekolah, tingkat partisipasi, hingga capaian administratif yang tampak rapi di atas kertas. Namun, jika kita menoleh sejenak ke masa lalu, khususnya ke Bukittinggi, yang pada masa kolonial dikenal sebagai Fort de Kock, kita justru menemukan wajah pendidikan yang berbeda yakni sebagai ruang hidup, bukan sekadar sistem.
Dalam sebuah peta yang dibuat pemerintah Hindia Belanda pada Juli 1945, tercatat setidaknya tiga Hollandsch-Inlandsche School (HIS), satu Europeesche Lagere School (ELS), satu Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), satu Hollandsch Chineesche School dan satu sekolah pendidikan guru (kweekschool) atau lebih dikenal dengan sekolah raja yang berdiri di kawasan yang kini hanya seluas sekitar 25 kilometer persegi. Fakta ini tentu tidak dimaksudkan untuk memuliakan kolonialisme, melainkan untuk menunjukkan bahwa bahkan dalam keterbatasan, pendidikan telah ditempatkan sebagai bagian penting dalam kehidupan masyarakat.
Yang lebih penting bukanlah jumlah sekolah itu, melainkan apa yang tumbuh di dalamnya. Dari ruang-ruang belajar yang mungkin sederhana, lahir tradisi membaca, berdiskusi, dan berpikir kritis. Bukittinggi memang bukan satu-satunya pusat, tetapi ia menjadi bagian dari simpul pendidikan di wilayah Sumatera Barat menciptakan sebuah ekosistem yang kemudian dikenal melahirkan banyak tokoh penting bagi republik.
Di titik inilah kita perlu jujur melihat kondisi hari ini.
Ketika kita membaca ulang berbagai peristiwa di Indonesia, kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak sederhana. Ruang berpikir kerap bersinggungan dengan tekanan, bahkan tidak jarang individu-individu kritis dari kalangan akademisi berhadapan dengan mekanisme pembatasan ekspresi. Situasi ini bukan sekadar persoalan kebebasan, tetapi juga mencerminkan arah pendidikan yang kita bangun.
Apakah pendidikan hari ini benar benar memberi ruang bagi lahirnya sikap kritis? Ataukah tanpa disadari, sistem pendidikan kita justru bergerak ke arah yang semakin administratif, dipenuhi laporan, target, dan prosedur, hingga perlahan menggeser fungsi utamanya sebagai ruang pembentukan nalar?
Para pendidik disibukkan dengan berbagai kewajiban administratif, sementara proses membangun keberanian untuk bertanya, meragukan, dan mempertanyakan justru semakin terpinggirkan. Sekolah tetap berjalan, tetapi tidak selalu menghadirkan percakapan. Siswa dilatih untuk menjawab, tetapi tidak dibiasakan untuk mempertanyakan.
Ironinya, jika kita kembali ke masa lalu, termasuk pada masa pendidikan kolonial, justru dari ruang-ruang yang terbatas itu lahir kesadaran yang melampaui tujuan awalnya. Sistem pendidikan kolonial memang dirancang untuk memenuhi kebutuhan administrasi dan tenaga kerja pemerintah Belanda. Namun sejarah menunjukkan bahwa pendidikan tidak selalu berjalan sesuai dengan kehendak penguasa.
Dari ruang ruang belajar itulah lahir individu individu yang tidak hanya memahami dunia, tetapi juga berani menggugatnya. Dari ranah Minangkabau yang merupakan bagian dari Sumatera Barat, muncul tokoh tokoh seperti Mohammad Hatta, Tan Malaka, dan Sutan Sjahrir. Mereka menjadi bukti bahwa pendidikan, bahkan ketika lahir dari sistem yang tidak sepenuhnya adil, tetap mampu menumbuhkan keberanian berpikir serta kesadaran untuk melawan.
Di titik ini, pertanyaan menjadi semakin relevan bagi kita hari ini, jika dalam keterbatasan saja pendidikan mampu melahirkan pemikir-pemikir besar, lalu mengapa di tengah kemerdekaan dan kelimpahan akses, kita justru kesulitan menumbuhkan keberanian berpikir yang sama?
Mungkin persoalannya bukan lagi terletak pada sistem yang mengekang, melainkan pada cara kita memaknai pendidikan itu sendiri. Apakah ia masih menjadi ruang untuk berpikir, atau justru hanya menjadi tempat untuk memenuhi kewajiban.